Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
DOI:
https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i3.2273Keywords:
Imprisonment, Human Rights, Prisoners, Correctional Institutions, OvercrowdingAbstract
Imprisonment fundamentally deprives convicted persons only of their freedom of movement, not of their human rights. This article analyzes the implementation of imprisonment in correctional institutions from a human rights perspective, focusing on the obstacles to fulfilling prisoners’ basic rights and on efforts to keep its implementation consistent with the principles of human rights protection. The study employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches, together with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that the main obstacles are overcrowding, limited budgets, facilities, and professional personnel (particularly health workers and nutritionists), and insufficient attention to vulnerable groups such as elderly prisoners. The necessary efforts include reducing overcrowding through sentencing policies that treat imprisonment as a last resort (ultimum remedium), strengthening rehabilitation and oversight, increasing resources, and aligning practice with international standards.
Downloads
References
Abdullah, A. D., Faturrahman, M. Z., & Ul Hosnah, A. (2025). Efektivitas pemidanaan non-penjara dalam mengurangi overcrowding lapas di Indonesia. Jurnal Hukum Legalita, 7(2), 318–326.
Abdurrahman. (2021). Optimalisasi penerapan pidana alternatif di Indonesia sebagai solusi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(1), 11–22.
Chandra Adam, R., Sudiro, A., & Luo Yuan Yuan. (2025). Harmonization of prisoners’ rights in national law in accordance with global standards. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(2), 529–582.
Dari, D. U., & Adhari, A. (2021). Dampak atas overkapasitas pada Lapas Tangerang dalam pemenuhan hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang). Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 4507–4529.
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.
Muarif, Z. A. W., & Ahmad, G. A. (2024). The impact of overcapacity on the fulfillment of prisoners' rights to health services in Class I Malang prison institutions. Novum: Jurnal Hukum, 11(4).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(3), 628–640.
Suryani, T., & Sulastri, L. (2026). Analisis yuridis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(2), 17480–17486.
Syahvira, N. (2023). Problematika pemenuhan hak-hak narapidana terkait overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2).
Taqiyuddin, Z. D., & Subroto, M. (2024). Penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Journal of Management: Manajemen Pemasyarakatan, 17(Special Issue 1), 357–367.
Tawawi, C. D. (2020). Implementasi pengaturan hak-hak narapidana melalui the Nelson Mandela Rules di Indonesia. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(3), 523–535.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
United Nations. (2015). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). General Assembly Resolution 70/175.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Zalfa Zahiyah Putri, Nabila Balqis Praja, Tazkia Nabila, Filza Nabila Putri, Sekar Awal Jana (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
